Kabupaten Pangandaran Raih Penghargaan WTP Dari Kementrian Keuangan RI

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pemerintah Kabupaten Pangandaran Meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 Kali Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2017-2021, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022. 

Kabupaten Pangandaran sendiri telah meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama enam kali berturut-turut sejak tahun 2016. 

Baca juga: Kepemimpinan Ideal Organisasi :  Genetis, Sosial dan Sintesis

Penghargaan tersebut diberikan pada saat Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka terus mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat yang diberikan saat pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, "dimana terdapat beberapa kriteria yang digunakan oleh BPK dalam pemberian opini.

Baca juga: Berikan Apresiasi, Wapres Minta Pemda Perkuat Strategi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

Diantaranya yaitu : 1) Kesesuaian  dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) Kecukupan informasi, 3) Efektifitas sistem pengendalian intern dan4) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan. Adapun rinciannya sebagai berikut: Kab. Bandung, Kab. Bekasi, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Pangandaran, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Sumedang dan Kab. Sukabumi. Sementara untuk kategori kota, yaitu Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya. 

Dalam rakernas bertema "Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi para menteri, pimpinan lembaga negara, dan kepala daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan dengan baik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (22/09/2022).

Baca juga: Pemberian Hak Integrasi Lapas Permisan Nusakambangan Tahun 2022

“Dua tahun lalu bukan tahun yang biasa, di mana ada krisis kemanusiaan dan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Saya menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah yang menggunakan anggaran secara fleksibel dan responsif, namun tetap akuntabel dan transparan, ” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, perekonomian Indonesia pada 2022 akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. "Belajar dari 2021, Insyaallah kita akan mengelola lebih baik. Meskipun segala situasinya tetap tidak mudah, ” ujarnya.        (Anton AS)

Baca juga: Lapas Permisan Nusakambangan Ikuti Gelar Refleksi Akhir Tahun, Kemenkumham Jateng Jadikan Penghargaan Sebagai Pendorong Kinerja