Marah! Jokowi Langsung Perintahkan Copot Dirjen Imigrasi dan Bawahannya Jika Tidak Melakukan Perbaikan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo  memerintahkan kepada menteri untuk mencopot Dirjen Imigrasi dan bawahannya jika tidak melakukan perbaikan.Ultimatum tersebut ia sampaikan terkait sulitnya investor dan turis untuk mengurus Visa on Arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

Dengan itu, dia meminta adanya perubahan total dalam pelayanan imigrasi agar lebih mudah dan melayani.Jokowi menyampaikan hal tersebut saat rapat yang khusus membahas VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (09/09/2022).

Baca juga: Selesai Verfak Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Jawa Barat Gelar Rakor Sinkronisasi dan Rekapitulasi

“Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol, ” tuturnya, seperti dikutip dari merdeka.

“Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang harus diubah total. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah, ” sambungnya.

Baca juga: Puan Maharani: Prajurit TNI Harus Netral dari Politik Praktis

Kemudian, Jokowi menekankan untuk melihat dari besaran investasinya dalam hal pemberian visa atau kitas kepada investor.

Kemudian juga soal jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi serta peningkatan ekspor.Jokowi lantas mencontohkan beberapa negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi atau keahlian khusus.Oleh karena itu, Jokowi ingin pelayanan imigrasi di Indonesia meninggalkan gaya-gaya lama.Dia yakin visa dan kitas untuk para investor serta tenaga ahli asing akan bisa memberikan manfaat kepada rakyat.

Baca juga: Fraksi Kerja Menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Layak untuk Dibahas Pada Tahap Selanjutnya

Jokowi pun menegaskan untuk mengganti semua, mulai dari dirjen hingga bawahan yang tidak punya kemampuan untuk berubah.

“Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, baru itu bisa berubah. Kalau ndak, itu  enggak akan berubah, ” pungkasnya. (***)

Baca juga: Raperda Tentang Perubahan APBD TA 2022 Disampaikan ke DPRD